Category Archives: Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Pengelolaan 2 Lokasi Wisata di Sigi, Sulawesi Tengah Bakal Berbasis Digital Demi Cegah Penularan Covid-19

Pengelolaan 2 Lokasi Wisata di Sigi, Sulawesi Tengah Bakal Berbasis Digital Demi Cegah Penularan Covid-19

Pelatihan Pariwisata – Pandemi Covid-19 memberikan dampak ke sektor pariwisata termasuk di Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah. Sejak pertengahan tahun 2020 beberapa objek wisata andalan kabupaten itu sepi pengunjung. Selain karena kebijakan buka tutup sesuai dengan situasi pandemi, berwisata juga ditakutkan warga meningkatkan risiko tertular virus tersebut.

“Ini bisa mencegah transaksi tunai yang membuat kontak fisik terjadi,” Kadis Pariwisata Sigi, Diah Agustiningsih menjelaskan, usai penandatanganan kerja sama antara Bank Mandiri Area Palu dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi untuk pelayanan pembayaran non tunai (cashless) Objek Wisata, Jumat (9/7/2021).

Dengan kerja sama itu, pembayaran di objek wisata yang dikelola Pemkab Sigi nantinya bisa melalui akses barcode atau Quick Respons Indonesian Standart (QRIS) yang didukung Bank Mandiri, termasuk mesin edisi untuk memudahkan pembayaran di objek wisata.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga merintis pengelolaan berbasis digital dengan menggandeng perbankan untuk menyediakan layanan pembayaran cashless atau non tunai di dua destinasi wisata, yakni Pemandian Air Panas Bora dan Wayu Paraglider, sehingga meminimalisir penyebaran risiko Covid-19.

Dengan begitu, risiko penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dijaga melalui pencatatan digital.

“Hal ini mencegah transaksi tunai dari kontak fisik,” Diah Agustiningsih, Kepala Dinas Pariwisata Sigi menjelaskan setelah Bank Mandiri Area Palu dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi menandatangani kerjasama layanan pembayaran non tunai (cashless) untuk objek wisata, Jumat (9) /09) 7/2021).

Melalui kerja sama ini, pembayaran tempat wisata yang dikelola Pemkab Sigi akan dapat mengakses barcode yang didukung oleh Bank Mandiri atau Quick Response Indonesian Standards (QRIS), termasuk versi mesin yang digunakan untuk memudahkan pembayaran tempat wisata.

“Pemakaian aplikasi jasa pemesanan makanan/minuman melalui Digiresto maupun aplikasi lainnya juga akan didorong,” Head Area Bank Mandiri Palu, Zuhri mengatakan.

Selain pertanian, pariwisata terutama wisata alam sendiri merupakan sektor yang vital bagi perekonomian di kabupaten yang bertetangga dengan Kota Palu itu. Upaya pemulihan dengan manajeman pengelolaan yang adaptif protokol kesehatan dan teknologi jadi salah satu solusi yang diharapkan membangkitkan sektor andalan PAD Sigi yang sedang lesu tersebut.

“Padahal sektor pariwisata menjadi penyumbang PAD terbesar di Sigi. Saat ini sebulan paling tinggi 200 orang yang berkunjung,” Diah memungkasi.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Digandeng Sandiaga Uno Promosikan Pariwisata

Perhimpunan Pelajar Indonesia Digandeng Sandiaga Uno Promosikan Pariwisata

Pelatihan Pariwisata – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air kepada khalayak internasional.

Dalam audiensi PPI dunia yang digelar secara online, Sandiaga mengatakan ada sekitar 50 ribu pelajar Indonesia di seluruh dunia, sehingga diharapkan dapat berkontribusi untuk negara.

Sandy mengatakan pada siaran pers, Selasa (20/7/2021).: “Saya yakin dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang diperoleh dari luar negeri, kita dapat mengembangkan keterampilan lintas budaya dan mengembangkan jaringan internasional. Hal ini dapat kita manfaatkan untuk mentransformasi Indonesia untuk kolaborasi, adaptasi dan inovasi untuk memaksimalkan Memanfaatkan peluang yang ada.

Menurutnya, Pelajar merupakan duta Merah Putih di dunia Internasional perlu membangun narasi positif terkait Indonesia, terutama untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif negara.

“Seperti disebutkan di New York Times, Indonesia saat ini menjadi pusat penyebaran Covid-19 di seluruh dunia, tetapi kita perlu menjelaskan bahwa kita semua bekerja keras untuk menerapkan prosedur kesehatan yang ketat dan disiplin, memperluas vaksinasi, testing dan tracing yang ditingkatkan” tambahnya.

“Khusus sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah menginisiasi sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety and Environmental Sustainability) dan mendorong jumlah vaksinasi hingga 2 juta dosis per hari.”

Selain itu, ia mengingatkan anggota PPI di seluruh dunia untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

“Sebagai aset bangsa, jangan lengah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Karena untuk bisa berkontribusi bagi negara, kalian harus sehat,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya menambahkan, para anggota PPI dunia harus terus menggaungkan konten-konten untuk membangun kepercayaan pasar bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

“Konten ini bisa diunduh di situs Indonesia.travel karena pascapandemi Covid-19, yang menjadi perhatian pasar terhadap sektor pariwisata bukan keindahan alam ataupun budaya, tetapi faktor kesehatan,” kata Nia.

Rentannya Bencana Alam Terhadap Industri Pariwisata Di Indonesia

Rentannya Bencana Alam Terhadap Industri Pariwisata Di Indonesia

Pelatihan Pariwisata – Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan sektor pariwisata sangat rentan ketika bencana alam dan nonalam terjadi.Industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana, apabila tidak dikelola dengan baik. Dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja parwisata yang ditetapkan dalam RPJMN,” ujar Raditya dalam diskusi daring pengelolaan risiko Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN).

Dirinya mengungkapkan akibat bencana erupsi Gunung Agung di Bali, kerugian yang diterima hingga Rp11 triliun di sektor pariwisata.Demikian juga gempa Lombok pada 2018 lalu, kerugian mencapai Rp1,4 triliun. Serta tsunami Selat Sunda yang mengakibatkan kerugian sektor pariwisata hingga miliaran rupiah.

Pengelolaan risiko di kawasan super prioritas pariwisata dibutuhkan perencanaan yang bersinergi, baik di tingkat nasional dan daerah.Industri pariwisata memerlukan pengelolaan khusus terkait dengan bencana yang dipicu oleh faktor alam dan nonalam, salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana di tiga kawasan super prioritas pada 2020 lalu, yaitu di Danau Toba, Likupang dan Candi Borobudur. Pada tahun ini, BNPB akan melanjutkan dengan total 5 destinasi wisata. BNPB mendorong penyusunan RPB di 5 KSPN wilayah Danau Toba, Likupang, Candi Borobudur, Tanjung Kelayang dan Bromo Tengger Semeru.

Kemenparekraf Gelar Upskilling dan Pelatihan Pelaku Pariwisata

Pelatihan Pariwisata – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyelenggarakan kegiatan pemantapan keahlian para pelaku pariwisata, mulai dari praktisi, akademisi hingga karyawan hotel, di Mataram.Acara yang berlangsung selama delapan hari tersebut merupakan acara nasional. Oleh karena itu, para peserta pelatihan datang dari berbagai daerah di tanah air. Seperti disampaikan salah seorang panitia, Qayyim, Minggu (21/3).

“Hampir setiap daerah mengirimkan wakilnya, ini dari seluruh Indonesia,” kata Qoyyim.

Rangkaian acara tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang berlangsung secara bergiliran, mulai dari Upgrading/Upskilling Pemandu Wisata. Dilanjutkan dengan Asian Toolbox Trainer (ATT) dan terakhir Wokplace Assesor Training (WAT). Hal ini dijelaskan Humas HPI NTB, Heni Juwita disela acara tersebut. Continue reading

Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA-Mulai diberlakukannya AFTA dan Undang-Undang Republik Indonesia NO. 22 tahun 1999 yang salah satu butirnya menerangkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan peningkatan aspek produk, promosi serta sumber daya manusia yang saling mendukung. Dibutuhkan perencanaan program  jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan  pariwisata yang suistanable. Identifikasi kebutuhan merupakan hal pertama yang harus dilakukan dalam memulai menyusun program pariwisata dan diakhiri dengan proses  terbentuknya program pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata.

Continue reading