Dana Bantuan Pariwisata Cair, Sandiaga Uno Percepat Penyalurannya

Dana Bantuan Pariwisata Cair, Sandiaga Uno Percepat Penyalurannya

Pelatihan Pariwisata – Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah menerima bantuan dana pemulihan ekonomi (PEN) untuk sektor pariwisata sebesar Rp. 2,4 triliun. Sandiaga memastikan dana tersebut akan segera didistribusikan kepada para pelaku sektor parekraf yang terdampak Covid-19.

Sandiaga juga mengungkapkan, Presiden, menginstruksikan untuk mempercepat penyaluran dana bantuan ini dan tidak sampai terhenti oleh birokrasi. Ia  mengungkapkan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) untuk penyaluran dana tersebut.

Untuk tahap ini, terdapat beberapa program penyaluran antara lain Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), Bangga Buatan Indonesia (BBI), sertifikasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environmental Sustainability), pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk subsector film, dukungan akomodasi hotel bagi tenaga kesehatan, serta Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pemerintah (BPUP). Sandiaga berharap, penyaluran dana bantuan pariwisata tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dia juga mengatakan, saat ini dukungan akomodasi hotel terus berjalan, dan khusus untuk tenaga kesehatan, saat ini suratnya telah masuk ke KPC PEN.

Sandiaga menyebutkan, bantuan dana PEN untuk sektor pariwisata ini tahun lalu memang dijalankan dengan konsep dana hibah. Namun, atas masukan KCP PEN, dana tersebut diarahkan untuk diberikan kepada usaha-usaha, khususnya di sektor pariwisata agar tidak terjadi PHK kepada karyawan. “Atas masukan teman-teman di PEN, mengarahkan kita untuk memberikan bantuan ke usaha-usaha, agar tidak mem-PHK karyawan. Jadi, bukan hanya diberikan kepada sektor hotel dan restoran, melainkan harus ada penyelarasan dengan data yang didapat dari para kepala dinas, baik provinsi maupun kabupaten kota,” jelas dia.

Genjot Sektor Wisata, Pemerintah Bebaskan Tarif PPnBM 75% untuk Yacht Pariwisata

Genjot Sektor Wisata, Pemerintah Bebaskan Tarif PPnBM 75%

untuk Yacht Pariwisata

A Round-up of Some of the Most Impressive Yachts to Behold in 2021

PELATIHAN PARIWISATA – Pemerintah memberikan pengecualian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk penyerahan oleh produsen atau impor yacht yang digunakan untuk usaha pariwisata.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan keputusan tersebut dilakukan untuk mendorong industri pariwisata bahari.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa tarif PPnBM 75% untuk kapal pesiar dan yacht yang dibeli untuk kepentingan pribadi itu tetap berlaku.

“Yacht yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata tetap dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 75%,” kata Neil dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Neil menjelaskan, industri pariwisata bahari perlu didorong karena merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Selain itu, kata Neil, pengecualian pengenaan PPnBM ini juga diberikan atas penyerahan atau impor peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara, pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara, dan angkutan udara niaga.

Baca Juga: Samsat Garut Bakal Bebaskan Masyarakat dari Denda Pajak Kendaraan saat Pandemi Covid-19

Lalu juga diberikan atas penyerahan senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara.

Termasuk juga atas kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

Lebih lanjut, pemerintah mengatur kembali empat kelompok tarif pengenaan PPnBM atas jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

Taati PPKM, Penutupan Objek Wisata Candi Arjuna yang diperpanjang

Taati PPKM, Penutupan Objek Wisata Candi Arjuna yang diperpanjang

Pelatihan Pariwisata – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah menyatakan penutupan objek wisata Candi Arjuna di Dataran Tinggi Dieng diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Hal ini dilakukan untuk mendukung penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM).

Pada Rabu, 21 Juli 2021, Agung Yusianto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, menyatakan: “Penutupan kompleks Candi Arjuna di Dataran Tinggi Dieng diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.”

Ia menjelaskan, penutupan juga dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 443/231/Setda/2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 Kabupaten Banjarnegara.

“Akibatnya, kompleks Candi Arjuna di Dataran Tinggi Dieng masih tertutup untuk umum,” jelasnya.Dia menambahkan selama penutupan tersebut pihaknya juga akan melanjutkan kegiatan sterilisasi di seluruh area objek wisata sebagai bagian dari upaya penerapan protokol kesehatan. Penutupan objek wisata juga dilakukan di destinasi lain yang ada di Banjarnegara.

“Selama pelaksanaan PPKM, kami akan terus berupaya untuk mematuhi kebijakan, terutama yang terkait dengan sektor pariwisata. Ini sebagai bentuk komitmen untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah,” jelasnya.

Pengelolaan 2 Lokasi Wisata di Sigi, Sulawesi Tengah Bakal Berbasis Digital Demi Cegah Penularan Covid-19

Pengelolaan 2 Lokasi Wisata di Sigi, Sulawesi Tengah Bakal Berbasis Digital Demi Cegah Penularan Covid-19

Pelatihan Pariwisata – Pandemi Covid-19 memberikan dampak ke sektor pariwisata termasuk di Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah. Sejak pertengahan tahun 2020 beberapa objek wisata andalan kabupaten itu sepi pengunjung. Selain karena kebijakan buka tutup sesuai dengan situasi pandemi, berwisata juga ditakutkan warga meningkatkan risiko tertular virus tersebut.

“Ini bisa mencegah transaksi tunai yang membuat kontak fisik terjadi,” Kadis Pariwisata Sigi, Diah Agustiningsih menjelaskan, usai penandatanganan kerja sama antara Bank Mandiri Area Palu dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi untuk pelayanan pembayaran non tunai (cashless) Objek Wisata, Jumat (9/7/2021).

Dengan kerja sama itu, pembayaran di objek wisata yang dikelola Pemkab Sigi nantinya bisa melalui akses barcode atau Quick Respons Indonesian Standart (QRIS) yang didukung Bank Mandiri, termasuk mesin edisi untuk memudahkan pembayaran di objek wisata.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga merintis pengelolaan berbasis digital dengan menggandeng perbankan untuk menyediakan layanan pembayaran cashless atau non tunai di dua destinasi wisata, yakni Pemandian Air Panas Bora dan Wayu Paraglider, sehingga meminimalisir penyebaran risiko Covid-19.

Dengan begitu, risiko penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dijaga melalui pencatatan digital.

“Hal ini mencegah transaksi tunai dari kontak fisik,” Diah Agustiningsih, Kepala Dinas Pariwisata Sigi menjelaskan setelah Bank Mandiri Area Palu dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi menandatangani kerjasama layanan pembayaran non tunai (cashless) untuk objek wisata, Jumat (9) /09) 7/2021).

Melalui kerja sama ini, pembayaran tempat wisata yang dikelola Pemkab Sigi akan dapat mengakses barcode yang didukung oleh Bank Mandiri atau Quick Response Indonesian Standards (QRIS), termasuk versi mesin yang digunakan untuk memudahkan pembayaran tempat wisata.

“Pemakaian aplikasi jasa pemesanan makanan/minuman melalui Digiresto maupun aplikasi lainnya juga akan didorong,” Head Area Bank Mandiri Palu, Zuhri mengatakan.

Selain pertanian, pariwisata terutama wisata alam sendiri merupakan sektor yang vital bagi perekonomian di kabupaten yang bertetangga dengan Kota Palu itu. Upaya pemulihan dengan manajeman pengelolaan yang adaptif protokol kesehatan dan teknologi jadi salah satu solusi yang diharapkan membangkitkan sektor andalan PAD Sigi yang sedang lesu tersebut.

“Padahal sektor pariwisata menjadi penyumbang PAD terbesar di Sigi. Saat ini sebulan paling tinggi 200 orang yang berkunjung,” Diah memungkasi.

Untuk Kembangkan Pariwisata di Tengah Pandemi, Riau Dorong Transformasi Digital

Untuk Kembangkan Pariwisata di Tengah Pandemi, Riau Dorong Transformasi Digital

Pelatihan Pariwisata – Menghadapi pandemi Covid-19, Pemprov Riau terus mendorong transformasi digital untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), namun parekraf harus terus berkembang dan dapat diandalkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Transformasi digitalisasi salah satu upaya yang didorong pemerintah agar sektor ini tetap tumbuh dan diandalkan. Pergeseran model bisnis dalam ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi peluang dalam kontribusi ekonomi kreatif yang lebih besar,” ungkap Kepala Dispar Provinsi Riau, Roni Rakhmat.

Pandemi Covid-19 berdampak pada pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), sehingga harus beradaptasi dengan new normal dengan fokus pada kebersihan, keselamatan dan keamanan, keberlanjutan dan pelaksanaan kesepakatan kesehatan.

Oleh karenanya, dalam menghadapi transformasi di masa pandemi saat ini, Pemprov Riau melalui Dinas Pariwisata (Dispar) terus melakukan sinkronisasi informasi dan program kegiatan sehingga berbagai pembahasan telah dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) baru-baru ini,” tuturnya.

Dalam membahas berbagai arah kebijakan dalam meningkatkan akses destinasi wisata, promosi pariwisata, dan mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu turut dibahas dalam Rakor yang diikuti 12 Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota di Riau.

Rakor rutin digelar dan diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau bertujuan sebagai upaya untuk mensingkronkan informasi antar Kepala Dinas Pariwisata se-Riau, baik itu terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 sehingga memiliki arah yang sama untuk membangkitkan Pariwisata di Provinsi Riau.

Selain itu, rapat ini juga menyusun perencanaan dan pemetaan destinasi pariwisata, pembinaan pengelola destinasi dan homestay di lokasi kawasan wisata, pembinaan dan pengembangan desa wisata pengawasan wisata halal, promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri, pengembangan pariwisata daerah, pembinaan SDM Ekonomi Kreatif, dan pembinaan kreatifitas/usaha ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata.

“Sejumlah poin strategis pengembangan ekonomi kreatif di Riau dibuat di antaranya peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kreatif, dan peningkatan daya tarik subsektor industri kreatif, apalagi sejumlah agenda pariwisata tahun 2021 batal digelar,” jelas Roni.

Imbas pandemi Covid-19, sebanyak tujuh agenda pariwisata tahun 2021 terpaksa dibatalkan pelaksanaannya. Ketujuh agenda itu yakni Tour De Siak, Gema Muharram, Haul Tuan Guru, Lomba Mancing Dumai, Perang Air, Festival Bakar Tongkang, dan Festival Pacu Jalur.