Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR masih belum menyetujui sejumlah usulan Kementerian Pariwisata mengenai Penyesuaian Pagu Anggaran 2017. Dari jumlah pagu Rp3,8 triliun, DPR mengkritisi alokasi anggaran sebesar Rp2,7 triliun yang dialokasikan untuk bidang pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara maupun nusantara serta pengembangan destinasi dan industri pariwisata. “Intinya, apakah efektif menyediakan Rp2,7 triliun untuk promosi? Sebab fakta tahun sebelumnya dinaikkan dua kali lipat pun, hasilnya hanya menambah beberapa juta kunjungan wisatawan mancanegara saja,” kata anggota DPR Abdul Fikri Faqih usai rapat bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Selasa (18/10/2016).Dia menyebutkan, dalam rapat sebelumnya, Panja telah memberikan sejumlah rekomendasi namun masih diabaikan oleh Kemenpar. Salah satu usulan yang disampaikan yakni agar pemerintah lebih berkonsentrasi membangun destinasi, alih-alih melakukan promosi pemasaran secara jor-joran.
“Sebab turis akan kecewa saat datang ke destinasi tetapi infrastruktur, sumber daya manusia dan transportasinya belum siap. Seperti di Morotai hanya ada dua flight dalam sepekan dengan kapasitas 18 orang, padahal kunjungan wisatawan mancanegaranya ditargetkan sebanyak 10.000, itu kan tidak memungkinkan,” tutur Abdul Fikri.
Sementara Menpar Arief Yahya mengatakan proyeksi kebutuhan dana sebesar Rp2,7 juta untuk pemasaran dibagi dalam tiga bagian. Bidang pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp2,07 triliun.
Selanjutnya untuk bidang pengembangan pemasaran pariwisata nusantara dialokasikan sebesar Rp421 miliar. Adapun bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata mendapat alokasi Rp247 miliar.
“Perhitungan untuk dana promosi mancanegara itu memang paling besar karena disesuaikan dengan target yang dibidik yakni 15 juta wisman pada 2017. Adapun estimasi kebutuhan promosi untuk mendatangkan satu orang wisman sebesar US$20,” kata Arief.