PELATIHAN PARIWISATA ] DIKLAT PARIWISATA-Sumber daya alam melimpah ditambah peninggalan Kerajaan Hindu Tertua di Tanah Air, menjadikan Kutai Kartanegara (Kukar) daerah potensial tujuan wisata. Hanya, objek-objek wisata yang dimiliki belum dikelola maksimal. Bahkan, daerah ini belum bisa bicara banyak mengenai pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sejauh ini, kendala paling terasa adalah belum tersedianya fasilitas penunjang yang memadai di tiap-tiap objek wisata. Karena itu, DPRD Kukar menggulirkan wacana perlunya peran swasta untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata di Kukar. Sebab, hal itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemerintah.
“Secara umum, kami menyadari bahwa fasilitas penunjang objek wisata di Kukar memang masih sangat minim. Sejumlah perusahaan tambang batu bara belum berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan sektor pariwisata,” terang Juru Bicara DPRD Kukar Suratman Mustakim.
Dia menjelaskan, perusahaan batu bara maupun perkebunan kelapa sawit memang tak memiliki kewajiban untuk membangun sektor pariwisata. Sejauh ini publik hanya menuntut pengelolaan lingkungan dengan baik dan kontribusi melalui program pemberdayaan masyarakat atau corporate sosial responsibility (CSR). Sehingga, jika pemerintah daerah ingin melibatkan swasta diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah.
“Hanya dengan melibatkan pihak swasta pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata akan cepat terwujud. Kami berharap, pemerintah daerah berupaya meyakinkan pihak ketiga (pihak swasta, Red) untuk berinvestasi di sektor pariwisata,” kata Suratman.
Menurutnya, Kukar memerlukan investor untuk membangun dan mengelola sektor pariwisata sebagai pundi-pundi PAD. Banyak negara dan daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai program unggulan untuk menopang ekonomi mereka. Contohnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kukar sebenarnya bisa mengikuti jejak daerah tersebut, karena daerah ini memiliki potensi.
Untuk membangun industri pariwisata banyak hal harus dipersiapkan. Tak hanya infrastruktur, tapi budaya sadar wisata juga harus ditanamkan kepada masyarakat.“Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sangat piawai dengan hal-hal seperti itu. Rakyat di sana telah dibekali tata cara yang baik melayani turis,” ujarnya.
Dikatakan, Pemkab tidak boleh hanya menunggu peran pemerintah pusat. “Kukar punya potensi. Pemkab harus berusaha menggandeng pihak ketiga dalam mengelola objek wisata,” jelasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, pesta adat Kutai bertajuk Erau International Folklore and Art Festival (EIFAF) 2014 baru saja berlalu. Event yang berlangsung pada 15-22 Juni itu cukup membahana karena bukan lagi sebatas agenda nasional, tapi mencakup skala internasional. Sukses penyelenggaraan pesta budaya tersebut diharapkan diikuti perkembangan kunjungan wisatawan ke Bumi Etam.
Event tahunan itu menggambarkan potensi sektor pariwisata di Kukar. Jika segenap potensi itu dikelola dengan baik, diyakini akan menarik lebih banyak wisatawan domestik hingga mancanegara. Suratman mengatakan, masih ada ketimpangan dalam pembangunan sektor pariwisata di Kukar. Kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya hingga pembenahan objek-objek wisata masih didominasi pemerintah daerah, karena keterlibatan pihak swasta sangat minim.
“Sebuah daerah tidak akan pernah maju pembangunannya bila hanya selalu mengandalkan kinerja pemerintah,” kata Suratman. Karena itu, menurut dia, sudah sepatutnya semua perusahaan yang beroperasi di Kukar berkontribusi terhadap upaya pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah.
Kontribusi yang diperlukan dari pihak swasta tidak hanya dalam urusan nonfisik, tapi juga kegiatan fisik. Seperti pembangunan infrastruktur penunjang di setiap objek wisata. Mengingat sederet objek wisata dimiliki Kukar masih kekurangan infrastruktur penunjang.
Memang bantuan kegiatan fisik ini tidak mudah direalisasikan, namun menurutnya, tetap ada celah untuk bisa melaksanakannya. Semisal dengan membuat payung hukum yang mengatur masalah itu. Hal tersebut sejalan dengan wacana yang digulirkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, saat pembukaan Erau dua tahun lalu di Tenggarong.
Sapta mengatakan, selagi kekayaan alam Kukar masih melimpah, hendaknya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pariwisata. “Tambang batu bara suatu saat akan habis. Tetapi pariwisata tidak akan pernah habis,” kata Sapta. Menurutnya, membangun sektor pariwisata di samping program pertanian dalam arti luas tidak lain untuk menjamin ketahanan ekonomi masyarakat pascatambang.
