Warisan Mari Pangestu untuk pemerintahan baru

Dalam wawancara eksklusif dengan ANTARA News selama hampir satu jam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa pekan ini (5/8), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pengestu menegaskan bahwa kementeriannya adalah strategis. Mari sendiri  telah menyiapkan dan meninggalkan perencanaan-perencanaan matang mengenai bagaimana pemerintahan mendatang seharusnya mengelola pariwisata dan ekonomi kreatif. Kendati terdiri atas dua bidang –pariwisata dan ekonomi kreatif– Mari merasa keduanya saling mengisi. “Kita melihat hubungan antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat erat,” kata Mari.

Sumbangan keduanya pada ekonomi nasional pun besar.  Kalau pariwisata menyumbangkan 4 persen untuk PDB (Produk Domestik Bruto), maka ekonomi kreatif memberi kontribusi 7 persen untuk PDB. Kedua sektor juga menciptakan 19 persen lapangan pekerjaan nasional, ditambah devisa sebesar 20 miliar per tahun. “Ini belum termasuk pasar dalam negeri,” sambung Mari.

Pariwisata dan ekonomi kreatif juga berperan besar dalam mengangkat citra dan reputasi nasional seperti batik, fesyen, desains, film, dan Labuan Bajo dengan komodonya, sehingga menjadi pintu bagi turisme dan investasi asing ke Indonesia.

Ketika kedua sektor digabung, maka ada satu sinergi yang terjadi. “Ini yang kita perkuat dalam Renstra (Rencana Strategis) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah),” kata Mari.

Mari menyimpulkan, kalau ekonomi kreatif berkembang, maka pariwisata juga berkembang, begitu sebaliknya.  “Keduanya saling mengisi,” kata Mari memberi artikulasi.

Ekonom senior yang menjadi birokrat andal ini mengaku mempunyai sejumlah percontohan untuk memperkuat kesimpulannya itu guna diwariskan kepada pemerintah baru, selain lusinan dasar hukum yang telah dihasilkan selama tiga tahun terakhir.

Pariwisata misalnya, sudah memiliki payung hukum khusus berupa UU yang dihasilkan pada 2009, kendati turunannya baru keluar tiga tahun terakhir.

“Turunan yang sangat penting adalah Perpres Koordinasi Pengembangan Pariwisata oleh 12 Kementerian dan Lembaga yang diketuai Wakil Presiden. Ini akan memperkuat koordinasi,” kata Mari.

Koordinasi sangat ditekankan Mari Pangestu karena pengembangan pariwisata memang melibatkan banyak pihak dan kewenangan, sehingga memerlukan koordinasi yang rapi dan tertata.

Kepemimpin Mari Pangestu sendiri sudah mengembangkan 25 destinasi dari 88 destinasi (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN) yang harus dikembangkan Indonesia.

Namun Mari memberi catatan, “Kalau kita ingin mengembangkan destinasi maka kita berbicara soal koordinasi. Makanya Perpres 2009 itu penting, karena kita perlu banyak hal seperti pelabuhan dan bandara ke wilayah pariwisata, ini jelas bukan domain kami, melainkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.”

Menyangkut ekonomi kreatif, Mari mengaku akan meninggalkan 21 buku berisi rencana jangka panjang ekonomi kreatif dalam judul “Ekonomi Kreatif: Membangun Kekuatan Baru Indonesia” yang diproyeksikan berlaku sampai 2025.

Masih ada buku-buku perencanaan strategis lainnya untuk jangka menengah dan untuk setiap industri kreatif. “Ini cetak biru, bukan hanya normatif tapi juga berisi program aksi,” jelas Mari.

Pendekatan kreatif

Khusus pariwisata, dengan mengutip data Forum Ekonomi Dunia, Mari mengungkapkan pariwisata Indonesia kuat dalam value for money (murah) dengan menempati urutan sembilan dari 144 negara.

“Jualan kita sangat kompetitif karena warisan budaya kita sangat kaya, bahkan dalam asset alam Indonesia ada di nomor 17,” sambung Mari.

Sayang, Indonesia lemah dalam infrastruktur, termasuk penyediaan sistem komunikasi dan jaringan internet.

“PR kita itu di infrastruktur, jika kita ingin memajukan pariwisata. Agar itu terwujud, perlu koordinasi dan perencanaan lebih baik karena daerah tidak terlalu memahami perencanaan atau master plan kawasan wisata yang baik,” jelas Mari.

Dia juga menggarisbawahi bahwa pariwisata sangat terkait dengan industri kreatif dan teknologi informasi. “Konsep booking online, research online, interaksi lewat sosmed, membuktikan pariwisata berkait erat dengan dunia kreatif,” kata Mari.

Untuk itu Mari mendesak semua pihak, termasuk pemerintah, lebih kreatif lagi dalam berkebijakan, termasuk dalam penyiapan infrastruktur teknologi informasi, selain pendekatan kreatif pada semua hal  seperti dilakukan negara-negara seperti Inggris dan Australia.

“Yang harus dilakukan adalah mencari terobosan dan ide baru yang belum dipikirkan sebelumnya sehingga mendapatkan nilai tambah,” kata dia, seraya mencontohkan ide antikorupsi dalam anggaran melalui e-procurement yang membutuhkan konsep pemikiran dari orang-orang kreatif.

Mari optimistis ekonomi kreatif akan berkembang, namun saat ini sektor ini menghadapi tujuh masalah dasar berupa sumber daya manusia, akses ke bahan baku dan infrastruktur, akses teknologi, akses pembiayaan, pasar, industrialisasi sektor ini, dan soal kelembagaan.

Dalam soal SDM, berkaca dari cara penanganan ekonomi kreatif di kawasan Komodo yang dinilai minim, Mari sangat mementingkan pendidikan formal dan non formal untuk masyarakat kreatif Indonesia, sedangkan dalam soal akses ke pembiayaan, dia menilai konsep penglibatan non bank seperti modal ventura di Amerika Serikat atau membentuk lembaga pendanaan (fund) seperti dilakukan Singapura dan Malaysia, bisa saja diadopsi

Di antaranya untuk menyokong kegiatan perfilman yang penting perannya dalam menciptakan citra nasional di dunia internasional.

Yang juga ditekankan oleh Mari adalah masalah kelembagaan, yaitu bagaimana pemerintah pusat dan daerah menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif, seperti hak cipta dan ruang publik untuk menyokong kegiatan atau industri kreatif berkembang.

Kompeten dan profesional

Mengingat kompleksnya pos kementerian ini, Mari Pangestu menitikberatkan bahwa pemimpin kementerian ini mesti berkemampuan koordinatif yang tinggi.

“Yang kompeten dan profesional. Saya juga dulu masuk sini tidak punya latar belakang pariwisata, tapi yang penting adalah kita mau melihat apa yang kita rencanakan dan implementasikan karena keberhasilan kita hanya bisa diukur dari implementasi suatu rencana,” kata Mari.

Tapi itu tak berarti apa-apa jika tak ada komitmen besar dari puncak pemerintahan.

“Apa yang saya alami adalah perencanaan pengembangan pariwisata itu tidak tuntas, termasuk di Bali. Untuk itu harus ada komitmen besar dari pemerintah tertinggi untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Mari.

Pertimbangan ini juga didukung sumbangan sektor ini dalam menciptakan lapangan pekerjaan. “Satu dari setiap sebelas orang Indonesia bekerja di pariwisata,” kata Mari.

“Ini adalah kementerian yang strategis karena benar-benar bisa membangun kekuatan baru Indonesia yang tidak akan terhabiskan karena sumber asset dan alam serta kreativitas kan tidak mengenal batas,” terang Mari.

Dia menilai Indonesia bisa bercermin pada Korea Selatan yang sangat serius menangani pariwisata dan ekonomi kreatif sampai-sampai presidennya pun berulang kali menekankan ekonomi kreatif.

“Negara yang memprioritaskan pariwisata dan ekonomi kreatif selalu menempatkan struktur pengambilan keputusan atau menteri bidang ini pada posisi yang kuat, serta dukungan anggaran,” kata Mari.

Dia juga menunjuk Thailand yang juga sangat mementingkan pariwisata dengan menempatkan menteri pariwisatanya sebagai deputi perdana menteri, sedangkan Meksiko menempatkan menteri senior di pos ini. “Di Meksiko bahkan ada rapat kabinet khusus pariwisata setiap tiga bulan.”

Pertimbangan ini juga didasari oleh sumbangan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat besar bagi masyarakat lokal. “Langsung berdampak kepada komunitas yang ada di tempat itu,” kata dia.

Ketika ditanya seandainya dia dipertahankan oleh pemerintah baru, Mari menjawab, “Saya sama sekali tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah meninggalkan legacy (warisan) agar siapa pun yang menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bergerak cepat, karena dokumen-dokumen dan perencanaan-perencanaan yang kita hasilkan sudah relatif matang.”

Selain itu ada sejumlah program aksi dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target-target yang sudah disepakati dan kalau pun menteri baru nanti tidak berkenan dengan target itu  maka tinggal di-adjust (disesuaikan) saja.

Kerangkanya sendiri sudah cukup jelas, antara lain perencanaan KSPN yang dari total 88 baru 25 yang dibahas mendalam.

“Jadi tugasnya (menteri pariwisata dan ekonomi kreatif) berat. Tapi kalau ingin benar, dalam arti tidak merusak lingkungan, mengembangkan ekonomi setempat, tidak merusak tatanan sosial, ya harus direncanakan, kalau tidak ya nanti ada ketegangan dengan masyarakat. Intinya mencari keseimbangan,” tutup Mari.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.