| — |
OPINION OF THE WEEKS Berisikan tanggapan, opini-opini kami terkait |
— |
Pelatihan Diklat Pariwisata-Pengembangan industri pariwisata perlu perencanaan terpadu agar bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan lingkungan tempat yang menjadi tujuan pariwisata. Keberhasilan pariwisata sebenarnya tidak dapat hanya diukur dari penerimaan devisa atau PAD saja, tapi harus tercermin dari peningkatan kesejahteraan, kulitas hidup dan lingkungan masyarakat didalamnya. Dalam merencanakan pengembangan pariwisata perlu ada pemahaman bahwa dalam mekanisme permintaan – penawaran tidak sepenuhnya berlaku dalam pariwisata. Hal yang lebih menentukan adalah supply creates its own market, yaitu penciptaan diferensiasi yang menimbulkan keingintahuan wisatawan. Oleh karena itu pada dasarnya wisatawan memutuskan untuk mendatangi suatu daerah tujuan wisata disasarkan pada keinginan mereka untuk membeli pengalaman yang menyenangkan. Adanya sesuatu yang tidak mereka dapatkan atau berbeda dengan yang ada di tempat asalnya.
| — |
Edisi Minggu ke-3, Oktober 2013 Admin menerima masukan opini dari penulis dan |
— |
Persaingan untuk menjadi daerah tujuan wisata yang menarik saat ini begitu ketatnya. Tidak hanya persaingan antar daerah dalam satu negara, tapi juga antar daerah antar negara. Karenanya Yogyakarta sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata yang sudah cukup dikenal, memerlukan satu strategi yang dituangkan dalam sebuah perencanaan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali biasanya timbul sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik. Sebut saja bangunan hotel yang menjulang tinggi , poster iklan yang merusak pandangan dan lingkungan , pembuangan sampah/limbah yang tidak pada tempatnya, termasuk bau limbah dan kesan kumuh yang ditimbulkannya. Semua itu dapat terjadi sebagai akibat dari perencanaan yang kurang baik (Contoh kasus kawasan Malioboro).
Bagaimana membuat suatu ‘perencanaan pariwisata yang terpadu’?
‘Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. (Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995). Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjuta (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya , ‘pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya secara sustainable. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan penyelenggaranan Pemerintahan yang baik (good Governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjuatan dapat dikenali melalui prinsip-prinsip:
- Partisipasi: masyarakat setempat harus mengawasi dan mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat didalam proses perencanaan/pembangunan pariwisata diwilayahnya.
- Keikutsertaan para pelaku/stakeholders involvement.
- Kepemilikan lokal: pembangunan pariwisata harus menawarkan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat setempat.
- Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.
- Mewadahi tujuan – tujuan masyarakat.
- Daya dukung atau kapasitas lahan , meliputi daya dukung fisik, alam, sosial dan budaya.
- Monitor dan evaluasi.
- Akuntabilitas : perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal.
- Pelatihan yang memberdayakan masyarakat setempat.
- Promosi : pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meiputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat landskap, sense of place dan identitas masyarakat setempat.