Pelatihan Pariwisata – Pariwisata di Sumba, Nusa Tenggara Timur, perlu disosialisasikan lebih gencar agar wisatawan mengetahui lebih banyak pilihan bila mereka ingin berkunjung ke NTT.“Banyak sekali keunikan dan kekhasan yang ada di Sumba yang bisa dijadikan obyek wisata, namun belum terekspos,” kata Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacob Gah dalam rilis yang diterima awak media di Jakarta, Rabu (2/8/2017).Anita Jacob Gah termasuk dalam Tim Komisi X DPR yang melakukan peninjauan sektor pariwisata di Kampung Raja Praliu, Sumba Timur, NTT, Senin (31/7).Anita yang merupakan politikus Partai Demokrat itu mengemukakan, salah satu keunikan itu antara lain adalah Kampung Raja Praliu di Sumba Timur ini.“Rumah adat yang berbentuk rumah panggung berdinding papan dan beratap rumbai-rumbai yang disusun menjulang tinggi ini dulu merupakan tempat tinggal raja-raja di Sumba. Sampai sekarang keasliannya masih terjaga, budaya dan nilai historisnya sangat tinggi,” katanya. Namun sayangnya, menurut dia, hal tersebut belum tersiar secara luas sehingga tidak banyak orang yang tahu sehingga berdampak masih belum banyak wisatawan yang datang.
Dia menginginkan banyak orang yang mengetahui bahwa lokasi pariwisata yang menarik di NTT bukan hanya di Flores dan Pulau Komodo, tetapi juga ada salah satunya di Sumba Timur. Bupati Sumba Timur Nusa Tenggara Timur Gideon Mbilijora menilai pengembangan sektor pariwisata di daerah itu masih terkendala dengan terbatasnya jaringan telekomunikasi. “Banyak desa di daerah pedalaman yang memiliki potensi pariwisata besar namun belum memiliki jaringan telepon,” kata Gideon Mbilijora saat dihubungi dari Kupang, Senin (31/7).
Bupati menilai bahwa jaringan telekomunikasi di kawasan wisata sangat diperlukan karena hal itu dinilai sangat mendukung tingkat kunjungan wisatawan ke Sumba Timur.
Sejumlah pihak menilai Pemerintah perlu mempercepat penataan kawasan wisata nusantara bila ingin membuat pariwisata penyumbang devisa terbesar serta mengejar target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2020.
“Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan penataan kawasan wisata,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam.
Politikus Partai Golkar itu mengemukakan, Kementerian Pariwisata diharapkan untuk membuat kajian akademis guna menganalisis UU tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.
Hal itu karena setiap lokasi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis harus dilengkapi dengan standar pelayanan minimal agar dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan nasional.
“Saya kira harus segera disiapkan dari Pemerintah Pusat adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata,” kata Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa.
Politikus PKS itu menyatakan dengan memiliki standar yang jelas maka penatalaksanaan, pencapaian dan evaluasi program juga akan menjadi jelas dan terukur. Hal tersebut, lanjutnya, antara lain karena penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada.
