Berita

Pelatihan Pariwisata – Pesatnya pertumbuhan penggunaan internet dan penggunaan smartphone saat ini berdampak pada revolusi industri pariwisata berbasis teknologi digital. Menteri Pariwisata, Arief Yahya menjelaskan tren saat ini baik personal, mobile dan interactive sudah serba digital. Penggunaan teknologi digital ini dianggap empat kali lebih efektif dibandingkan media konvensional. “Aneh kalau kita tidak digital. Costumer kita […]

Pelatihan pariwisata – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat telah menyiapkan lima agenda besar sepanjang bulan Agustus 2018 yang dapat menjadi destinasi wisata bagi masyarakat sekaligus memeriahkan Asian Games. “Sepanjang Agustus Kota Bogor ada lima agenda besar baik skala lokal, nasional hingga internasional,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, di Bogor, Rabu (18/7/2018). Ade

Pelatihan Pariwisata – Keberadaan Desa Wisata Geothermal Kamojang dinilai positif para pelaku usaha, termasuk para pelaku bisnis hotel dan restoran. Menurut Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Garut Asep Halelusna, keberadaan wisata alam yang diinisiasi Pertamina tersebut turut memperkuat predikat Garut sebagai destinasi wisata alam yang cukup andal.Hal itu juga berdampak terhadap peningkatan tingkat

Pelatihan Pariwisata – Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berdasarkan data Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (Compound Annual Growth Rate), disingkat CAGR, menduduki peringkat pertama di Indonesia, sebesar 66 persen. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata di Kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jakarta, usai menghadiri rapat di Istana Bogor, Senin (9/7/2018). “Dalam rapat tadi dipresentasikan Componen Annual Grouth Rate

Pelatihan Pariwisata – Infrastruktur objek wisata halal dianggap sebagai modal dasar untuk memajukan wisata halal di Indonesia. Selain infrastruktur yang harus terus ditingkatkan, Pemerintah Indonesia juga dinilai perlu meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder terkait wisata halal. Tour Leader Muslim, Arsiya Heni Puspita mengatakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan stakeholder wisata halal. Contohnya Kementerian