pelatihan guide pariwisata

Kebijakan pariwisata umumnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata. Beberapa faktor kunci yang menjadi perhatian kebijakan ekonomi misalnya ketenagakerjaan, investasi dan keuangan, industri, dan perdagangan (Gee, 2000: 28). Lebih lanjut Gee (2000:28) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting

Di Indonesia secara masif digaungkan digaungkan terkait pariwisata halal, namun patut disayangkan terkait regulasi untuk mengatur tentang pariwisata halal itu sendiri belum diatur secara jelas. Selama ini regulasi untuk pariwisata halal hanya berpatokan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, meskipun Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman