Blog

pelatihanpariwisata-Pelatihan pariwisata yang dilaksanakan oleh Badan Otorita Borobudur (BOB) dan Jogja Tourism Training Center (JTTC) memasuki pelatihan pariwisata untuk Desa Pandanrejo. Pelatihan ini bertemakan “Meeting, Incentive, Convention and Exibition (MICE)”, pada pelatihan kali ini memberikan materi berupa cara memperoleh dan mengelola peserta pameran Desa Pandanrejo. Pada sesi pelatihan ini trainer yang merupakan akademisi sekaligus praktisi […]

pelatihanpariwisata-Kegiatan Pelatihan Pariwisata dan Pendampingan Pengelolaan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata di sekitar zona Badan Otorita Borobudur tahun 2022 belum sepenuhnya usai, Jogja Tourism Training Center (JTTC) Bersama dengan Badan Otorita Borobudur (BOB) melanjutkan pelatihan tersebut untuk Desa Pandanrejo pada hari Senin-Sabtu, 09-14 Mei 2022. Pada pelatihan ini secara mendetail dijabarkan oleh narasumber JTTC

pelatihanpariwisata-Setelah dilaksanakannya Pelatihan Teknik Evaluasi dan Review Pelayanan terhadap Wisatawan Desa Pandanrejo, kemudian dilanjutkan Pelatihan Rencana Tindak Lanjut Pasca Evaluasi dengan desa yang sama yaitu Desa Pandanrejo. Pelatihan ini merupakan pelatihan pariwisata tingkat lanjut dari pelatihan sebelumnya, namun memiliki konsentrasi yang berbeda yakni pada perencanaan planning-planning kedepannya setelah dilakukannya evaluasi dan review pelayanan terhadap konsumen.

pelatihanpariwisata-Pada hari Selasa, 17 Mei 2022, Jogja Tourism Training Center (JTTC) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Jana Dharma Indonesia (LSPP JDI) membuka gelaran Program Pengembangan Kompetensi Bidang Layanan Pariwisata Perhutani Forestry Institute (PeFI) Tahun 2022. Kepala Learning Center Department PeFI, Haris Triwahyunita meberikan sambutan dalam pembukaan acara yang digelar di Perhutani Madiun tersebut. Haris

JTTC-Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pemerintah memerintahkan kepada masyarakat bahwa dalam mendirikan sebuah usaha diperlukan perizinan berusaha yang di dalamnya merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha. Ketetapan tersebut harus dijalankan oleh